Nalar Kritis Pemilihan Presiden

Akhirnya selesai juga pemberian label Kecebong, Kampret atau Kadrun, setelah pemilihan Presiden Indonesia 2024 masuk babak baru yang membuat label tersebut tidak lagi dipakai sebagai pemecah persatuan bangsa.

Bisa dibayangkan banyak di antara teman, saudara, keluarga yang ribut karena perbedaan pilihan politik presiden yang dipilih. Saya, anda dan kita semua pernah merasakan gesekan tersebut.

Lucunya aktor politik yang dulunya punya andil perseteruan tersebut saat ini bekerja sama dalam pasangan presiden dan wakil presiden. Sungguh menggelikan dan tetap dipuja dengan harapan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Ditambah lagi adanya perpecahan di partai penguasa dimana PDI Perjuangan mencalonkan Ganjar, sedangkan Gibran yang merupakan anak dari Jokowi dan kader PDI Perjuangan juga membuat keputusan maju dalam bursa pencalonan pemilihan presiden yang diusung oleh partai Golkar.

PDI Perjuangan langsung mengeluarkan surat keputusan mengeluarkan Gibran sekaligus Bobby selaku menantunya sebab secara terang-terangan mendukung Gibran sebagai Calon Wakil Presiden.

Melihat besarnya partai koalisi yang ada di pasangan Prabowo dan Gibran, diperkuat dengan bayang-bayang sosok Presiden RI Jokowi yang menaungin anak pertamanya Gibran membuat kekuatan mereka semakin melesat melebihi pasangan lainnya.

Meski dengan partai koalisi kecil Anies dan Cak Imin punya pemilih yang solid, militan dan fanatik masih punya kesempatan menang. Ganjar dan Mahfud pun punya basis masa yang solid di beberapa tempat yang suaranya dikuasai PDI Perjuangan.

Nalar kritis pemilihan presiden kali ini kita bisa memilih tanpa memakai isu sara atau politik identitas lagi, semua pasangan punya keunggulan masing-masing yang minim dengan konflik identitas dan penyebutan pendukung dengan nama seperti cebong dan kampret lagi.

Nalar kritis bisa kita pakai dengan memilih sesuai dengan hati nurani kita dan meninjau kualitas capres yang terbaik. Atau malah memilih golput karena sudah muak dan apatis dengan semua omong kosong para politisi yang seringkali korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut.