Saya selalu tertarik melihat perjalanan seorang aktivis kampus setelah mereka lulus kuliah. Dulu, ketika masih menjadi mahasiswa, mereka begitu lantang mengkritik kebijakan pemerintah, turun ke jalan membawa spanduk, berorasi di depan gedung DPR, atau menggelar diskusi tentang ketimpangan sosial. Mereka bicara tentang keadilan, demokrasi, keberpihakan kepada rakyat kecil, dan perubahan sistem politik.
Namun, beberapa tahun kemudian, sebagian dari mereka justru terlihat mengenakan jas partai, menghadiri rapat konsolidasi, menjadi pengurus, bahkan ikut mengampanyekan calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Mereka yang dahulu berdiri di luar kekuasaan, kini memilih masuk ke dalam salah satu kendaraan politik untuk melanjutkan perjuangannya.
Apakah ini sebuah pengkhianatan terhadap idealisme mahasiswa? Saya kira tidak sesederhana itu.
Kampus memang bukan hanya tempat memperoleh gelar akademik. Ia juga menjadi ruang belajar politik. Di sana, mahasiswa belajar mengorganisasi massa, menyusun tuntutan, membangun jaringan, bernegosiasi, mengelola konflik, dan memahami bagaimana kekuasaan bekerja. Pengalaman tersebut menjadi modal ketika mereka memasuki dunia politik praktis.
Dalam kajian gerakan sosial, sosiolog politik Sidney Tarrow menjelaskan bahwa gerakan sosial berkembang melalui jaringan, sumber daya, dan peluang politik. Artinya, perjuangan tidak selalu berhenti pada demonstrasi. Ketika peluang politik terbuka, sebagian aktivis dapat memilih jalur institusional untuk memperjuangkan gagasannya. Masuk partai bisa menjadi salah satu bentuk perubahan strategi, dari tekanan di luar sistem menjadi keterlibatan langsung di dalam sistem.
Fenomena ini juga terlihat dalam penelitian tentang hubungan organisasi mahasiswa dan partai politik di Indonesia. Kajian mengenai aktivisme mahasiswa dan organisasi ekstra kampus menunjukkan adanya hubungan antara proses kaderisasi, kesamaan ideologi, jaringan organisasi, dan keterlibatan kader dalam politik praktis. Penelitian tentang hubungan organisasi ekstra kampus dengan partai politik juga memperlihatkan bahwa kedekatan emosional dan struktural dapat memengaruhi pilihan politik para alumninya. Repository Unpad +2
Ada sebab mengapa jalur ini terasa masuk akal. Aktivis yang selama bertahun-tahun memperjuangkan isu tertentu mungkin menyadari bahwa demonstrasi saja tidak cukup. Mengkritik kebijakan pendidikan, misalnya, tentu penting. Tetapi memiliki kesempatan ikut merumuskan kebijakan melalui partai dan lembaga legislatif juga bisa menjadi jalan perubahan. Mereka ingin bergerak dari sekadar menyuarakan tuntutan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Tetapi, di sinilah ujian idealisme sebenarnya dimulai.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa semua aktivis yang masuk partai kehilangan idealismenya. Justru sebaliknya, partai politik membutuhkan orang-orang yang memiliki pengalaman gerakan, keberanian mengkritik, dan kepekaan terhadap persoalan masyarakat. Namun, ada risiko ketika idealisme perlahan-lahan dikalahkan oleh kepentingan jabatan, loyalitas kelompok, dan kompromi politik.
Dulu mereka mengkritik kekuasaan karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Setelah berada di dalam partai, apakah mereka masih berani mengkritik keputusan partainya sendiri?
Menurut saya, ukuran keberhasilan seorang aktivis bukan terletak pada seberapa tinggi jabatan politik yang berhasil diraih setelah lulus kuliah. Ukurannya adalah apakah nilai-nilai yang dahulu diperjuangkan masih hidup dalam tindakan politiknya.
Sebab, perjuangan mahasiswa boleh saja berpindah dari jalanan kampus ke ruang rapat partai. Tetapi jangan sampai yang ikut berpindah hanya ambisinya, sementara idealismenya tertinggal di gerbang kampus.
Catatan: Pendapat Sidney Tarrow di atas merupakan parafrasa gagasan tentang gerakan sosial dan peluang politik, bukan kutipan langsung. Kajian yang dirujuk juga membahas hubungan organisasi, kaderisasi, dan aktivisme politik mahasiswa; bukan berarti semua alumni aktivis otomatis menjadi kader partai.
Komentar
Posting Komentar