Ada sesuatu yang terasa seperti adegan dalam sebuah cerita politik ketika Rocky Gerung akhirnya duduk di dalam pemerintahan yang selama ini sering menjadi objek kritiknya. Dulu, kita mengenal Rocky sebagai orang yang nyaman berdiri di luar kekuasaan. Dari luar, ia bisa dengan leluasa membedah pemerintah, mengkritik kebijakan, bahkan menggunakan bahasa yang kadang membuat pendengarnya tersenyum sekaligus berpikir. Dalam sebuah wawancara pada 2019, misalnya, Rocky mengatakan bahwa sejak era Gus Dur hingga SBY ia tetap menggunakan ukuran yang sama dalam mengkritik pemerintahan. Kini situasinya berbeda. Pada 2 Oktober 2026, Rocky dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ia masuk ke dalam sebuah lembaga yang memang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Menariknya, Rocky justru mengatakan bahwa masuk ke dalam pemerintahan tidak mengubah pandangannya. Ia menyebut dirinya hanya “pindah dari luar ke dalam” dan tetap memegang pandang...

Saya akan menempatkan polemik ini sebagai persoalan otoritas dan istilah keilmuan, bukan pertarungan antar-kelompok. Yang menarik justru bagaimana perbedaan penilaian terhadap seorang ulama tidak harus berubah menjadi kebencian terhadap orang yang mengikuti pendapatnya. Nama Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani kembali ramai diperbincangkan di Indonesia setelah Ustaz Adi Hidayat mempersoalkan penyebutan Al-Albani sebagai muhaddits. Menurut Adi Hidayat, dengan kriteria tertentu dalam tradisi ilmu hadis, Al-Albani lebih tepat ditempatkan sebagai bahits fi al-hadits, atau peneliti hadis. Pernyataan itu kemudian berkembang menjadi perdebatan di media sosial. Bagi sebagian orang, persoalan ini mungkin terdengar sederhana: Al-Albani seorang ahli hadis atau bukan? Tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Al-Albani memiliki pengaruh yang besar, terutama dalam perkembangan pemikiran Salafi kontemporer. Sebagian pengikutnya bahkan memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepadanya. Di sisi lain,...