Di jalanan, suara massa bergemuruh. Poster-poster diangkat tinggi, teriakan tuntutan menggema, dan di tengah kerumunan itu ada yang tumbang. Seorang demonstran, yang datang dengan niat menyuarakan kegelisahan rakyat, justru pulang tinggal nama. Korban jiwa dalam aksi demo bukan lagi sekadar berita, melainkan luka kolektif bangsa. Luka yang tak hanya menimpa keluarga korban, tetapi juga merobek rasa keadilan masyarakat. Di sisi lain, tindakan aparat yang seharusnya mengayomi justru memicu amarah. Gas air mata ditembakkan sembarangan, pentungan diayunkan tanpa pandang bulu. Arogansi aparat semakin menegaskan jurang antara rakyat dan negara. Bukannya menenangkan situasi, kekerasan itu malah menyulut api yang lebih besar. Tak heran bila kemarahan publik kemudian meluap. Rumah anggota DPR menjadi sasaran penjarahan, simbol kekecewaan terhadap wakil rakyat yang dianggap tuli terhadap jeritan rakyat. Bagi sebagian orang, tindakan itu mungkin salah. Tetapi dalam logika kemarahan massa, ia menj...

Hari ini, politik Indonesia terasa seperti panggung besar, di mana aksi massa menjadi salah satu cara rakyat mengekspresikan suara. Dari jalanan Jakarta hingga alun-alun kota kecil, spanduk dan teriakan massa seringkali mewakili rasa frustrasi terhadap harga kebutuhan pokok yang naik, kebijakan yang dirasa tak adil, hingga praktik politik yang dianggap hanya menguntungkan elite. Aksi massa ini lahir sebagai akibat dari kekecewaan panjang: jurang antara janji politik dan kenyataan yang rakyat hadapi sehari-hari. Namun, seperti dicatat oleh Prof. Azyumardi Azra, politik Indonesia seringkali lebih sibuk dengan “politik kekuasaan” ketimbang politik kebijakan. Sementara itu, Ekonom Faisal Basri mengingatkan bahwa stabilitas politik tanpa perbaikan ekonomi hanya akan menjadi hiasan kosong. Keduanya seolah menegaskan: aksi massa hanyalah gejala, bukan akar persoalan. Akibatnya, ketika pemerintah tidak mendengar, aksi massa akan terus meletup. Tapi kalau sekadar berteriak di jalan tanpa arah, ...